Nalar Perppu Ormas dan Tabayyun Kemerdekaan

Nalar Perppu Ormas dan Tabayyun Kemerdekaan

Oleh: KH Maman Imanul Haq

(Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Anggota MKD DPR RI,Ketua Lembaga Dakwah PBNU, Majelis Nasional Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Pengasuh Pondok Pesantren AL MIZAN Jatiwangi Majalengka Jawa Barat.)

 

Lahirnya sebuah Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perppu), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, selalu didasarkan atas keadaan darurat dan kegentingan yang memaksa.

Presiden sebagai yang bertanggungjawab atas keselamatan bangsa dan Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah taktis-strategis ketika melihat ada upaya sistematis dari sebagian kelompok masyarakat yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam hal merespon kondisi darurat tersebut, Negara yang direpresentasikan oleh Kepala Negara wajib hadir dan mengambil keputusan untuk keselamatan dan kemaslahatan bangsa.

Pada konteks ini, kaidah fiqh “tasharraful imam ‘ala ra’iyatihi manutun bil maslahah” menemukan relevansinya dalam proses berbangsa dan bernegara.

Dalam satu bulan terakhir, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi perdebatan dan pro-kontra di tengah masyarakat.

Kelompok yang kontra beranggapan bahwa Perppu ini akan menjadi benih otoritarianisme baru yang mengancam demokras dan kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat.

Mereka bahkan akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan publik pun semakin gaduh karena juga dihadapkan dengan pendapat yang menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada (belum ada) kegentingan memaksa di balik terbitnya Perppu Ormas ini, seperti dilontarkan sejumlah pihak.

Beragam opini menyeruak di sejumlah media hendak meyakinkan publik mengenai kebenaran akademik dengan menampilkan perspektif yang berbeda.

Sehingga tepat jika fenomena ini menimbulkan spekulasi dan kegaduhan publik. Banyak faksi politik di negeri ini yang menggoreng terbitnya Perppu Ormas menjadi komoditas politik terutama karena menjelang pemilu 2019.

Namun, di balik kegaduhan tersebut, ada petikan argumen yang menarik sebagai bukti bahwa kebenaran hukum adalah kebenaran konsensus. Kebenaran itu akan menjadi kuat bila disematkan label sebagai peraturan perundang-undangan.

Karenanya masyarakat tidak perlu menjadi “galau” dan khawatir, ketika standar moral dan etika dalam menjalankan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat itu ditetapkan oleh pemerintah melalui Perppu Ormas. Tentunya, apabila ada yang khawatir terhadap aturan yang dirasa dapat merugikan rakyat, maka dapat ditempuh jalur hukum.

Tabayyun Perppu Ormas

Sejak awal sudah ditegaskan oleh Pemerintah bahwa Perppu Ormas dimaksudkan sebagai bentuk tindakan antisipatif dan langkah preventif terhadap kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh ideologi-ideologi trans-nasional yang ingin menggantikan Pancasila. Seperti suatu ilustrasi yang selama ini beredar “ibarat katak yang ada dalam panci di atas kompor, semula merasa nyaman dengan situasi hangat, lama-kelamaan ketika air mendidih, baru sadar ia sudah terperangkap dan tidak bisa berbuat apa.” Desakan politik beberapa kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan ormas tertentu dalam beberapa waktu terakhir tentang pemberlakuan sistem khilafah dengan cara-cara yang radikal dianggap sudah sangat membahayakan ideologi Negara Pancasila.

Nalar inilah yang saya kira melatarbelakangi kenapa Presiden mengambil inisiatif menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Bangsa Indonesia memiliki ribuan suku bangsa, beragam bahasa, agama dan budaya.

Sangat disayangkan jika dijadikan suatu bentuk taruhan atas ungkapan kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat dan berekspresi oleh sebagian orang. Apalagi pemerintah dihadapkan dengan kewajiban konstitusional dari Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menentukan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah.” Perppu Ormas ini bukan soal praktik tirani atau totalitarianisme yang dianggap mengekang kemerdekaan individu atau komunitas untuk berserikat dan berpendapat.

Tetapi ada komunitas lain yang lebih beragam, baik yang minoritas maupun mayoritas merasa terancam dengan adanya aksi-aksi radikalisme dan intoleran dari ormas tertentu yang juga harus dilindungi oleh Negara.

Jadi menolak/menghindari kerusakan (mafsadah dan mudlarat) itu harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Hal ini diamini oleh kaidah ushul fiqh “dar’ul mafaasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih”.
Dengan begitu, tugas utama pemerintah adalah melindungi HAM setiap orang. Maka di sinilah letak urgensi pemerintah untuk membaca situasi kontekstual dalam kehidupan sosial di masyarakat, agar jangan sampai HAM rakyat yang lebih besar mendapatkan gangguan keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan lainnya sehingga tujuan negara menjadi terabaikan.

Dilematis dan Serba Salah Pemerintah

Keberadaan Perppu tentang Ormas ini tentunya membuka ruang dilema dan serba salah bagi pemerintah. Jika Perppu ini tidak diterbitkan maka keberadaan ormas radikal dan intoleran semakin berkembang pesat dalam menyebarkan doktrinnya yang kemudian mengarah pada perubahan ideologi negara.

Secara faktual, penyebaran doktrin ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, aksi-aksi radikal dan juga aksi-aksi yang bersifat mencari simpati masyarakat, media-media, dan lainnya. Tentunya pemerintah punya data-data aktual yang tidak mungkin disebarkan ke publik.

Namun demikian, di sisi lain, jika Perppu ini ada, maka dianggap merampas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Atas dasar inilah disebut adanya ruang dilema, kemudian menjadi tepat jika pemerintah mengambil langkah menerbitkan Perppu.

Mengingat, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 mengatur setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kendati terdapat konsep “undang-undang” dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, namun dengan adanya Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 maka Perppu juga termasuk di dalamnya.

UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana kajian Harian Analisa, memiliki dua kelemahan utama yakni pertama tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrarius actus yang memberikan kewenangan kepada lembaga mengeluarkan izin dan mengesahkan ormas untuk memiliki wewenang dan kedua UU Ormas memiliki rumusan sempit terkait ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila.

Karenanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Perppu ini seharusnya dilihat sebagai bentuk kehadi¬ran presiden sebagai Kepala Negara da¬lam hal evaluasi administrasi negara. Selain itu, Perppu ini juga menjadi dasar hu¬kum untuk mengontrol kebebasan yang cenderung disalahgunakan dan kebablasan.

Melalui Perppu Ormas ini sejatinya pemerintah telah menjalankan fungsi administrasi dalam upaya penertiban kelompok-kelompok radikal dan intoleran di Indonesia. Perppu adalah hak presiden sebagai Kepala Negara. Bila kemudian ada yang menggugatnya itu soal lain.

Sebuah peraturan bukanlah alat yang paling efektif untuk menghadang arus ideologi. Ideologi sendiri berasal dari pikiran. Sementara pikiran tidak akan pernah bisa dimatikan oleh apapun bahkan sekadar mengandalkan Perppu.

Tetapi langkah yang telah dipilih Presiden Jokowi sudah sangat tepat. Melalui Perppu, kita berharap negeri ini semakin nyaman untuk ditinggali. Hara-pannya Perppu ini dapat dipatuhi semua pihak. Sekalipun bukan langkah yang paling tepat dalam mengatasi potensi radikalisme dan ekstremisme di masyarakat, namun kehadiran Perppu merupakan langkah awal. Selanjutnya pemerintah harus lebih sensitif (peka) dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan radikalisme.

Sebuah Pilihan Hukum

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 memaknai salah satu kondisi kegentingan yang memaksa adalah “adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.”

Perlu dipahami alasan dari Mahkamah Konstitusi tidak mengkonkritkan frasa “kebutuhan mendesak”, tiada lain memahami bahwa kekuasaan pemerintahan itu dalam konsep “besturen” yaitu sebagai kekuasaan yang tidak terikat melainkan juga merupakan suatu kekuasaan bebas (vrij bestuur) yang diarahkan kepada suatu tujuan (doelgerichte).

Atas dasar itu, Presiden berhak melakukan penafsiran terhadap “kebutuhan mendesak”, sebagai bentuk ancaman keselamatan negara sekaligus mengambil langkah solutif-antisipatif yang sifatnya segera.

Apalagi penafsiran Presiden juga didasarkan pada Pasal 4 International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menekankan bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” termasuk ancaman terhadap kehidupan masa depan bangsa dan Negara (Jimmy Z. Usfunan, 2017)
Atas dasar latarbelakang dan pemikiran tersebut diatas, semestinya kita bisa berpikir positif dalam mensikapi lahirnya Perppu Ormas ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Disamping itu, alangkah lebih baik jika kita juga bisa bersama-sama memantau dan mengawasi implementasi Perppu Ormas ini agar tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan (abuse of power) untuk membungkam sikap kritis masyarakat dan mengebiri demokrasi.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://temukebangsaan.com/nalar-perppu-ormas-dan-tabayyun-kemerdekaan/
Twitter
Share
Instagram

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *